Kata-kata

Penyambung lidah saya.

Efektivitas dan Transparansi Iklan Politik

leave a comment »

Foto oleh Pakdhelutfi

Jengkel melihat spanduk dan baliho berisikan tampang para politisi yang bertebaran di sepanjang jalan? Jenuh menyaksikan iklan kandidat gubernur dan presiden? sama!! Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negeri spanduk karena saking banyaknya spanduk dan papan iklan bertebaran ditiap sudut dan pinggir jalan. Bagi anda yang pernah menyambangi negara lain, mungkin hanya kota New York atau Tokyo yang bisa mendekati tingkat kepadatan jumlah spanduk dan papan iklan dijalanan di Indonesia. Spanduk dan iklan politik di Indonesia bersaing keras dengan papan iklan rokok dan iklan kartu SIM telepon genggam. 

Di televisi, pemandangan serupa muncul. Prabowo, Sutrisno Bachir, Rizal Mallarangeng dan Wiranto adalah tokoh yang paling sering menjajakan dirinya di dalam ruang teve kita. Ditambah beberapa iklan kandidat gubernur atau bupati yang secara periodik muncul seiring dengan periode pilkada.

Biaya dan Efektifitas Iklan

Saya kebetulan pernah mengurus biaya perijinan beberapa billboard untuk usaha di Dinas Cipta Karya (bagian dari Dinas Pendapatan Daerah). Untuk billboard berukuran sekitar 4 meter persegi, mereka akan menetapkan pajak sekitar Rp. 2 Juta (tergantung wilayah) selama setahun. Mungkin bukan perbandingan yang eksak dan benar, tapi paling tidak bisa memberi bayangan. Belum lagi biaya pengerjaan yang dikeluarkan. Asumsikan seorang politisi memasang 500 papan iklan seluas 4 meter persegi di satu kabupaten selama 2 bulan, hitungan kasar saya mengatakan ia akan mengeluarkan biaya sekitar Rp.160 Juta.

Berapa biaya iklan di televisi? Sutrisno Bachir menurut kabar menghabiskan sekitar Rp. 15 Milyar setiap bulan. Dan koran? iklan satu halaman penuh di harian Kompas bisa menghabiskan lebih dari Rp. 75 Juta.

Demokrasi memang mahal, selain karena biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang sedemikian besar, juga ditambah oleh pengeluaran para politisi yang berkompetisi mendapatkan suara di dalam pesta tersebut. Apakah pemilihan umum dan pemilihan daerah yang menelan dana bertrilyun-trilyun rupiah ( oh, uang tersebut berasal dari kita, para pembayar pajak!! ) tersebut menghasilkan wakil rakyat dan pejabat publik yang berkualitas sesuai janji-janji kampanye mereka? anda bisa mengelus dada berusaha menjawabnya…

Dan apakah biaya kampanye lewat spanduk dan iklan media tersebut efektif, secara pasti belum pernah ada survey yang menghubungkan keduanya di Indonesia. Survey terdekat yang mengukur keberhasilan iklan melalui media dalam mendongkrak popularitas politisi adalah sebuah survey yang dilakukan oleh IRDI (Indonesian Research & Development Institute) bulan Juni lalu. Dan apakah menurut survey rata-rata iklan politik sukses merebut hati rakyat? sayangnya tidak.

Transparansi Biaya Politik

Di Amerika Serikat, pelopor demokrasi yang sering ditiru Indonesia, proses pemilihan umum selalu dibuat transparan. Kita bisa membaca laporan anggaran kampanye tiap kandidat yang memang selalu dilaporkan untuk publik, kita bisa melihat anggaran iklan politik, bahkan kita bisa melihat berapa dana kampanye yang digunakan untuk menyewa kamar, membeli minum dan kue. Tapi yang jauh lebih penting, pemilih juga bisa melihat daftar penyumbang kampanye tiap kandidat. Tidak ada biaya siluman, tidak ada uang siluman, paling tidak ditekan serendah-rendahnya.

Di Indonesia, kita akan sangat kesulitan mengakses informasi mengenai biaya kampanye, biaya iklan politik apalagi melihat daftar penyumbang kampanye! Transparansi, adalah esensi demokrasi. Tanpa transparansi, para politisi akan seenaknya sendiri memainkan kemampuan finansial untuk menelikung semua batasan yang ada.

Jalan Keluar

Tidak ada jalan pintas. Kandidat wakil rakyat dan pejabat harusnya menyikapi pemilihan umum dan daerah sebagai ajang untuk menampilkan prestasi dan kontribusi mereka sebagai pembantu publik sehingga layak dipilih. Kecenderungan iklan politik dan kampanye politik kita adalah menjual narasi dan biografi diri yang dilebih-lebihkan, bukan menjual prestasi dan kontribusi. Menjual janji dan bukan bukti, menjual hura-hura (kumpul-kumpul) dan bukan komitmen. Jenis iklan dan kampanye yang ada semacam ini mungkin bisa menipu pemilih untuk sementara, tapi dalam jangka panjang pemilih juga akan mulai terdidik dan selektif. Kandidat pejabat publik jelas harus bekerja keras untuk publik sebelum bisa menjual tampang. Anda bisa menipu, tapi anda tidak bisa menipu selamanya.

Transparansi biaya politik juga harus jelas, audit publik bisa dilakukan dalam setiap proses kampanye politik dan pembatasan sumbangan perseorangan atau isntitusi terhadap kampanye bisa dijalankan. Penyelenggaraan pemilihan umum dan daerah yang kotor dan korup jelas saja akan terus-terusan menghasilkan pejabat dan wakil rakyat yang sama kotor dan korupnya. Kita sebagai pembayar pajak wajib menagih hasil dari pembelanjaan uang yang begitu besar untuk proses pemilihan umum atau daerah (pilkada Kab. Ngawi menghabiskan anggaran Rp. 12,5 milyar). Demokrasi memang mahal, karena itu hasilnya harus maksimal.

About these ads

Written by kata-kata

11 September 2008 at 4:59 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: